Cegah TPPO di NTB, Kepala Imigrasi Mataram Hadiri Rakor Satgas TPPO Polda NTB

Mataram NTB - Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham NTB Pungky Handoyo menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kamis 15 Juni 2023.

Rakor yang diselenggarakan Satua Tugas (Satgas) TPPO Polda NTB tersebut di pimpin langsung oleh Wakapolda NTB Brigjen Pol Drs. Ruslan Aspan selaku ketua Satgas TPPO Polda NTB yang berlangsung di gedung Rupatama Polda NTB.

Baca juga: Rutan Praya Ikuti Arahan Inspektur Jenderal Terkait 3M

Selain Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh Lembaga / instansi terkait serta Kasubsatgas TPPO Polda NTB diantaranya Disnakertrans NTB, Kabid Zinfokim Kemenkumham NTB, Diskominfotik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan catatan sipil, Dinas Kelautan dan Perikanan, BP3MI.

Menurut KaSatgas TPPO Polda NTB Brigjen Pol Drs. Ruslan Aspan bahwa Rakor yang diselenggarakan tersebut bertujuan untuk menyatukan pendapat antara seluruh lembaga dan instansi yang memiliki wewenang dalam Pemberangkatan Calon PMI guna menghindari dan atau melakukan tindakan terhadap TPPO khususnya di NTB.

Baca juga: Dukung Launching Oplas Awet Muda, Polsek Narmada Ajak Masyarakat Lakukan Operasi Sampah

"Perkara TPPO telah menjadi atensi Presiden, dan melalui Kapolri Satgas ini terbentuk untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh Kepolisian sendiri tetapi harus bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian, "ucapnya.

Sementara itu usai Rakor berlangsung Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Kanwil Kemenkumham NTB Pungki Handoyo kepada awak media mengatakan bahwa kehadirannya pada Rakor tersebut tentu dalam rangka bersama-sama dengan lembaga terkait lainnya melakukan upaya baik pencegahan maupun penindakan terhadap perkara TPPO.

Baca juga: Sosialisasi Aplikasi Super Apps Polri, Polsek Pagutan Datangi Pangkalan Ojol

Upaya ini telah mulai dilakukan oleh seluruh kantor Imigrasi yang ada di wilayah lingkup Kanwil Kemenkumham NTB seperti penundaan penerbitan paspor ataupun Penundaan Keberangkatan bagi CPMI yang diduga mlalui Non Prosedural untuk berangkat bekerja ke luar negeri.

"Ini salah satu upaya pencegahan dari Imigrasi dalam meminimalisir terjadinya TPPO, "tutupnya. (Adb)

Baca juga: Satgas PPMI Disnakertrans Lotim Gelar Rapat Bulanan, Bahas SOP Penanganan Kasus